KOMPAS.TV - Pelibatan anggota DPR dalam pengelolaan dana tanggung jawab BUMN , CSR BUMN , dinilai staf khusus Menteri BUMN , sebagai hal wajar. <br /> <br />Meski demikian, pengelolaan dana sepenuhnya tetap dilakukan BUMN <br /> <br />Menurut Staf Menteri BUMN , Arya Sinulingga , dana CSR BUMN harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat . <br /> <br />Kehadiran anggota DPR saat penyaluran dana bukan masalah, khususnya untuk berkomunikasi dengan pejabat daerah. <br /> <br />Permintaan DPR untuk dilibatkan saat perusahaan menyalurkan dana tanggung jawab sosial atau CSR dalam rapat dengar pendapat antara komisi VII DPR dengan holding pertambangan, berbuntut panjang. <br /> <br />Komisi VII menilainya sebagai hal yang wajar, karena DPR hadir saat BUMN menyerahkan CSR untuk kepentingan warga. <br /> <br />Namun menurut Pengamat Politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti , kehadiran DPR berarti meminta dana CSR dari BUMN. <br /> <br />Pelibatan DPR dalam penyaluran dana CSR BUMN juga direspons pimpinan. <br /> <br />Menurut rencana, pimpinan DPR akan memanggil pimpinan komisi VII, untuk menjelaskan rapat yang digelar pada selasa lalu. <br /> <br />
