JAWA TIMUR, KOMPAS.TV - Batas waktu dua minggu yang diberikan Presiden Jokowi pada pemerintah Provinsi Jatim untuk menurunkan kasus covid-19, tinggal satu hari lagi. <br /> <br />Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengaku sudah berupaya menekan angka kasus covid di jawa timur bekerja sama dengan TNI Polri. <br /> <br />Menurut Khofifah, upaya penyekatan di titik rawan penularan dan perbatasan di kawasan Surabaya raya telah dilakukan. <br /> <br />Sebelumnya, dalam pertemuan percepatan penanganan covid-19, Presiden Joko Widodo memberi waktu dua minggu pada Pemprov Jatim agar bisa menurunkan penularan covid-19. <br /> <br />Namun hingga 7 Juli, kasus positif covid-19, measih jadi yang terbanyak, melebihi DKI Jakarta, yakni 14.601 kasus. <br /> <br />Untuk menekan angka penyebaran virus corona, setelah PSBB dicabut pemerintah provinsi Jawa Timur menyiapkan perda untuk menjadi payung hukum penanganan covid-19. <br /> <br />Sekretaris Daerah Jawa Timur, Heru Cahyono mengatakan, dari hasil rapat bersama dengan Pemkot Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jatim, disepakati bersama untuk merevisi perda nomor 1 tahun 2019, tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. <br /> <br />Sejumlah poin revisi perda masih dalam pembahasan, dan akan disahkan serta disosialisasikan dalam waktu dekat. <br /> <br />Melalui perda baru ini, penguatan lembaga penegak hukum dan tni dapat dilakukan untuk memberikan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan. <br /> <br />
