KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, KOMPAS.TV - Penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB, milik tiga perusahaan smelter timah di Kepulauan Bangka Belitung memantik masalah. <br /> <br />Komisi III DPR RI mencari tahu adakah indikasi pemalsuan data. <br /> <br />Panitia kerja pengawasan penegakan hukum yang dibentuk Komisi III DPR RI, menggelar pertemuan dengan stakeholder pertimahan di Bangka Belitung. <br /> <br />Mereka mempertanyakan legalitas penerbitan RKAB oleh Pemda Bangka Belitung, yang dinilai melanggar keputusan Menteri ESDM nomor 1827 tahun 2018. <br /> <br />Pemda Bangka Belitung pun, membantah adanya praktik pelanggaran hukum. <br /> <br />Sekda Provinsi Bangka Belitung, Naziarto, "Menurut saya, kalau itu sisa produksi ya gak masalah. <br /> <br />Barangnya sudah ada keluar RKAB, seharusnya RKAB itu belum produksi keluar RKAB. <br /> <br />Itu sisa produksi ya yang belum terekspor." <br /> <br />
