JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkap sederet utang pemerintah kepada Komisi VI DPR. <br /> <br />Kita lihat satu per satu. Siapa saja dan berapa nilainya. <br /> <br />Pertama, perusahaan listrik negara. Ini mendapatkan pencairan utang terbesar, sebesar 48,4-6 triliun rupiah. Biaya subsidi dan kompensasi listrik 3 tahun terakhir. <br /> <br />Demikian juga pertamina, biaya pelayanan publik alias PSO subsidi dan kompensasi BBM, sebesar 45 triliun rupiah. <br /> <br />Berikutnya, total 12,1-6 triliun rupiah, gabungan BUMN karya. Utang ini untuk dana pembebasan lahan jalan tol dan infrastruktur. <br /> <br />Piutang pupuk Indonesia ke pemerintah, sebesar 6 triliun rupiah. Jatuh tempo nya 3 tahun. <br /> <br />BUMN farmasi pun butuh pembayaran utang. Yang dibayarkan 1 triliun rupiah. <br /> <br />Ini merupakan utang BPJS kesehatan atas penanganan Covid-19. <br /> <br />Bulog pun menagih 0,5-6 triliun rupiah, atas pelayanan publik yang di-beri-kan. <br /> <br />Terakhir, piutang Kereta Api Indonesia, yakni 0,3 triliun rupiah, atas PSO, plus subsidi kereta perintis. <br /> <br />Dan DPR pun akhirnya menyetujui pembayaran utang dari pemerintah. <br /> <br />Komisi VI DPR, menyetujui usulan pencairan pembayaran utang pemerintah kepada BUMN, dengan total 116,45 triliun rupiah. <br /> <br />Pemerintah menyebut pencairan pembayaran utang sudah sesuai dengan aturan. <br /> <br />Menteri Keuangan, Sri Mulyani engga berkomentar banyak soal persetujuan DPR ini. <br /> <br />Seusai mengikuti rapat paripurna di gedung DPR, Menkeu hanya menyebutkan bahwa pencairan pembayaran utang sudah sesuai dengan peraturan presiden. <br /> <br /> <br />
