JAKARTA, KOMPAS.TV - Kericuhan sempat terjadi di sisi jalan Gatot Subroto arah Slipi. <br /> <br />Pasukan anti huru-hara sempat membuat barikade berlapis. <br /> <br />Hujan gas air mata, dan mobil water cannon, juga diturunkan memukul massa mundur. <br /> <br />Dimulai sejak pagi, unjuk rasa memprotes pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila, dan omnibus law cipta kerja, baru berakhir Kamis malam. <br /> <br />Padahal, Kamis siang, Pemerintah dan DPR telah sepakat mengakhiri polemik pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila. <br /> <br />Enam menteri mewakili Pemerintah, Menko Polhukam, Mahfud Md, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menhan Prabowo, Menkumham Yasonna Laoly, dan Menpan RB, Tjahjo Kumolo, datang ke DPR. <br /> <br />Mereka menyerahkan surat Presiden, dan konsep rancangan undang-undang baru, yang disebut, RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menggantikan RUU Haluan Ideologi Pancasila. <br /> <br />Sejak bergulir di publik, rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila, mengundang perdebatan. <br /> <br />Draf RUU HIP tak memasukkan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966, yang melarang partai komunis indonesia dan paham komunisme, marxisme, leninisme, sebagai rujukan. <br /> <br />Ini dicurigai sejumlah pihak, sebagai legitimasi, kembali masuknya ideologi komunisme. <br /> <br />Meskipun bila dibaca, tak ada unsur mengarah ke ideologi dan RUU tersebut. <br /> <br />Tidak seperti RUU HIP, Menko Polhukam menyatakan, Tap MPRS No 25 Tahun 1966, dan rumusan Pancasila justru menjadi pijakan penting RUU BPIP. <br /> <br />Draf RUU BPIP pun diterima pimpinan DPR. <br /> <br />Meski demikian, rancangan undang-undang baru ini, tidak akan segera dibahas. <br /> <br />Masyarakat boleh mengakses, mempelajari dan memberi masukan terkait pasal-pasal di dalamnya. <br /> <br />Kamis kemarin, DPR juga menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang, membahas lima agenda. <br /> <br />Di antaranya penyampaian RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019. <br /> <br />Tidak ada agenda pengesahan RUU Cipta Kerja maupun RUU Haluan Ideologi Pancasila. <br /> <br />