JAKARTA, KOMPAS.TV - Tiga bulan ke depan menjadi masa penentu ekonomi Indonesia. Untuk memutar ekonomi, pemerintah bakal royal belanja. <br /> <br />Namun, pengawasan anggaran pemerintah, tak boleh sedikit pun lengah, karena hantu korupsi masih bercokol. <br /> <br />Belanja pemerintah bakal digeber habis-habisan. Tujuannya, mengungkit ekonomi sepanjang Juli hingga september mendatang, sebagai titik balik pemulihan ekonomi, karena sulit menggantungkan ekonomi pada investasi dan sektor swasta, kala pandemi. <br /> <br />Di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden pun menyentil daerah dengan penyerapan belanja modal yang rendah. <br /> <br />Sudah memasuki Juli, setidaknya ada lima daerah yang realisasi belanja modalnya di bawah sepuluh persen dari total anggaran. <br /> <br />Nama Sumatera Selatan, Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara serta Aceh, masuk dalam radar Presiden. <br /> <br />Belanja modal pemerintah pusat pun, disorot presiden setiap harinya. Hingga Mei 2020, baru 16,1-4 persen, anggaran belanja modal yang terealisasi, atau senilai 26,9-4 triliun rupiah. <br /> <br />Belanja di luar pengeluaran rutin pemerintah ini, sangat diharapkan mampu memutar konsumsi di masyarakat. <br /> <br />Namun, tak sekadar adu cepat. Menghabiskan anggaran pemerintah, bisa mengundang hantu korupsi. <br /> <br />Forum Indonesia untuk transparansi anggaran, Fitra, menyebut sistem pengadaan barang dan jasa perlu diawasi ketat. <br /> <br />Potensi korupsi perlu diminimalkan. Fitra melihat pengadaan rapid test dan politisasi bansos, dapat menjadi celah korupsi. <br /> <br />Senada dengan itu, pihak kepolisian kini tengah menyelidiki 55 kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi terkait dana bantuan sosial. <br /> <br /> <br /> <br />
