JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai RUU BPIP tidaklah penting dan bisa berbahaya apabila suatu saat nanti disahkan. <br /> <br />Menurut Refly Harun, apabila Pancasila pembinaannya diambil alih oleh negara dan pemerintah menjadi satu-satunya penafsir tunggal Pancasila, maka ini akan bisa menjadi alat penguasa untuk menghantam siapapun yang bertentangan. <br /> <br />Ia mencontohkan pada masa pemerintahan Orde Baru, Pancasila dan UUD 1945 menjadi kunci bagi pemerintah untuk menggebuk siapapun yang dianggap tidak sejalan. <br /> <br />Mereka yang tidak sependapat dengan pemerintah dapat dianggap menentang Pancasila dan UUD 1945. <br /> <br />Bahkan bisa dinilai subversif, yaitu upaya pemberontakan untuk merobohkan kekuasaan kala itu. <br /> <br />Selengkapnya, hanya di dialog Rosianna Silalahi bersama Mahfud MD (Menko Polhukam), Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR/Ketua DPP PDI Perjuangan), dan Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara) dalam Talkshow ROSI episode Berebut Tafsir Pancasila. Tayang 16 Juli 2020 WIB di Kompas TV Independen Tepercaya. <br /> <br />Jangan lewatkan dialog seru lainnya di program ROSI setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB hanya di @kompastv. Independen Tepercaya. <br /> <br />Dan follow akun Instagram talkshow ROSI @rosi_kompastv juga Twitter di @Rosi_KompasTV. <br /> <br />#RosiKompasTV #TalkshowRosi #Rosi #KompasTV #Talkshow #RUUHIP #RUUBPIP #BPIP <br /> <br />
