KOMPAS.TV - Selain pengejaran dan penangkapan sang buron Djoko Tjandra, masyarakat anti korupsi kini ramai-ramai mengkritik sidang Peninjauan Kembali atau PK yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa dihadiri sang buron. <br /> <br />Pemburuan buronan kakap Djoko Tjandra kini meluas. Pemerintah melalui Kemenko Polhukam mulai membidik setiap pihak yang menghalangi penegakan hukum. <br /> <br />Kecolongan penegak hukum mencuat saat Djoko Tjandra disebut bebas berkeliaran di Indonesia, mulai 8 Juni 2020 saat mengurus eKTP dan mendaftarkan Peninjauan Kembali di pengadilan. <br /> <br />Menko Polhukam Mahfud MD yang memimpin koordinasi penangkapan Djoko Tjandra mengingatkan bahwa setiap penegak hukum memastikan penyelidikan pelanggaran pidana dari setiap bantuan pelarian Djoko Tjandra. <br /> <br />Seluruh oknum yang diduga kuat terlibat suap hingga membantu pelarian sang buron Djoko Tjandra kini jadi incaran yang juga wajib dimintai pertanggungjawaban. <br /> <br />Jangan lewatkan streaming Kompas TV live 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia. <br /> <br />
