JAKARTA, KOMPAS.TV - Dugaan kekisruhan di Program Organisasi Penggerak Kemendikbud membuat sejumlah organisasi mundur, antara lain dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga PGRI. <br /> <br />Lalu apa Program Organisasi Penggerak itu? <br /> <br />Program ini akan mendorong hadirnya sekolah penggerak yang berkelanjutan dengan melibatkan peran serta organisasi. <br /> <br />Fokus utamanya adalah peningkatkan kualitas guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. <br /> <br />Organisasi yang berpartisipasi dapat menerima dukungan Pemerintah untuk mentransformasi sekolah menjadi sekolah penggerak. <br /> <br />Dana program sebesar 595 miliar miliar. <br /> <br />Dugaan kisruh Program Organisasi Penggerak, membuat lembaga pendidikan Ma'arif PB NU, dan majelis pendidikan dasar dan menengah PP Muhammadiyah mundur. <br /> <br />Sejumlah alasan dikemukakan, antara lain proses seleksi yang tidak transparan, lalu ada organisasi non pendidikan diloloskan. <br /> <br />Misalnya ada kelompok pecinta budaya dan pecinta film, lolos dalam program ini. <br /> <br />Setelah lembaga pendidikan NU dan Muhammadiyah, menyusul Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI juga menyatakan mundur. <br /> <br />Alasannya, kriteria penetapan organisasi tidak jelas. PGRI juga menyoroti besarnya anggaran program yang mencapai hampir 600 miliar. <br /> <br />Dana itu bermanfaat jika dialokasikan untuk siswa guru dan penyediaan infrastruktur di daerah. Apalagi disaat pandemi covid 19 saat ini. <br /> <br />Setelah sejumlah organisasi mundur, Menteri Pendidikan dan kEbudayaan, Nadiem Makarim memutuskan mengevaluasi program organisasi penggerak. <br /> <br />Di antaranya adalah verifikasi yang lebih ketat, dan kredibilitas organisasi peserta program. <br /> <br />
