SURABAYA, KOMPAS.TV - Pemkot Surabaya kembali didemo oleh para pekerja. <br /> <br />Kali ini massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Pekerja Seni Surabaya menolak Peraturan Wali Kota atau Perwali 33 Tahun 2020. <br /> <br />Seniman dan pelaku usaha pernikahan seperti tata rias serta persewaan sound system menggelar aksi di balai kota Surabaya. <br /> <br />Mereka menuntut agar perwali 33 tahun 2020 dicabut atau direvisi. <br /> <br />Selama masa pandemi Covid-19, pekerja seni dan pelaku usaha pernikahan tidak bisa bekerja. <br /> <br />Dampaknya tidak ada pemasukan keuangan bagi mereka. Keadaan ini diperparah dengan perwali 33 tahun 2020, yang melarang warga menggelar kegiatan resepsi pernikahan. <br /> <br />Tak hanya itu, para seniman jalanan di kota Surabaya juga mengaku kehilangan pendapatan karena tidak bisa tampil. <br /> <br />Selain itu, Kelompok pekerja hiburan malam kota Surabaya gelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya. <br /> <br />Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan aspirasi mereka, massa yang didominasi oleh pekerja Wanita ini berteriak mengeluhkan nasibnya. <br /> <br />Mereka menuntut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk merevisi atau menghapus Perwali nomor 33 tahun 2020 yang melarang Rumah Hiburan Umum atau RHU beroperasi selama pandemi Covid-19. <br /> <br />Masa aksi merasa Perwali tersebut tidak berpihak kepada para Pekerja malam, karena di dalamnya tertuang larangan beroperasinya RHU dan penetapan jam malam di kota Surabaya. <br /> <br /> <br />
