KOMPAS.TV - Wakil Sekertaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Badoiwi, mempertanyakan, tudingan praktik oligarki kekuasaan yang dilontarkan mantan panglima tni, gatot nurmantyo pada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) <br /> <br />Menurut Baidowi, mengkritik dan berpendapat adalah hak setiap warga negara. Namun setiap pernyataan harus diiringi dengan data. <br /> <br />Baidowi menilai, tudingan Gatot mentah. Pasalnya menurut Baidowi, saat ini pemerintahan tak hanya dikelola oleh sekolompok pihak. <br /> <br />Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai keterlibatan Gatot Nurmantyo di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, terkait dengan keinginannya maju di Pilpres 2024. <br /> <br />Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, keinginan Gatot tersebut adalah haknya sebagai warga negara. <br /> <br />Namun menurutnya, akan lebih baik jika Gatot maju dalam pilpres 2024 melalui jalur partai. <br /> <br />Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengklaim gerakan ini didukung oleh 150 tokoh. Dari nama tokoh yang hadir ada satu nama yang mencuat yakni Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. <br /> <br />Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo hadir dan berpidato dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada 18 agustus 2020 di tugu proklamasi . <br /> <br />Gatot Nurmantyo duduk sebagai presidium KAMI . <br /> <br />Selain Gatot, Ketua Presidium juga dijabat Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin dan Rochmad Wahab , <br /> <br /> <br />
