KOMPAS.TV - Pasca jalani sidang etik siang tadi, kini penilaian pelanggaran Ketua KPK berada di tangan Dewan Pengawas KPK. <br /> <br />Koordinator MAKI sebagai pelapor menilai penggunaan helikopter swasta dalam perjalanan pribadi ketua kpk tidak etis dan bergaya hidup mewah. <br /> <br />Ketua KPK, Firli Bahuri, tak banyak berkomentar, menanggapi sanksi atas kasus dugaan pelanggaran etik, dan bahkan sanksi pencopotannya sebagai ketua kpk bila terbukti melanggar. <br /> <br />Firli menyebut dirinya tetap mengikuti aturan undang-undang yang berlaku dengan menjalani proses sidang etik. <br /> <br />Ketua kpk firli bahuri menyerahkan semua penilaian kepada Dewan Pengawas KPK. <br /> <br />Kasus yang menyeret Ketua KPK, Firli Bahuri , adalah penggunaan helikopter dalam perjalanannya pada Juni 2020 lalu , dari Palembang ke Baturaja pulang pergi. <br /> <br />heli yang digunakan Firli tergolong mewah , dengan tipe Eurocopte EC130 T2, berteknologi getaran rendah bagi kenyamanan penumpang. <br /> <br />Jarak Palembang dan baturaja adalah 460 kilometer lebih, dapat ditempuh selama kurang lebih 4 jam melalui darat. <br /> <br />Dari penelusuran tim riset Kompas TV, tarif sewa transportasi helikopter pada tahun 2018 lalu, berkisar tujuh juta rupiah per 15 menit. <br /> <br />Perbandingannya, Jakarta-Bandung dengan waktu penerbangan 45 menit , dikenai tarif 16 juta rupiah. <br /> <br />Sesuai peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2015, Ketua KPK berhak menerima gaji pokok 5 juta lebih, dengan total tunjangan sebesar 118,8 juta rupiah. <br /> <br />Dari sederet daftar tunjangan itu, Ketua KPK berhak atas tunjangan transportasi sebesar 29,5 juta rupiah. <br /> <br />
