JAKARTA, KOMPASTV Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan persoalan pembatasan sosial berskala besar Jakarta terjadi akibat kesalahan tata kata bukan tata negara. <br /> <br />"Karena ini tata kata, bukan tata negara. Akibatnya kacau kayak begitu," kata Mahfud dalam seminar nasional Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia secara daring, Sabtu (12/9/2020) malam <br /> <br />Menurut Mahfud sejak awal pemerintah pusat tahu bahwa DKI Jakarta akan menerapkan PSBB dan sejak awal PSBB ini merupakan menjadi kewenangan daerah. <br /> <br />"Misalnya, di daerah tertentu PSBB dilakukan untuk satu kampung. Di sana, diberlakukan untuk satu pesantren. Di sana, diberlakukan untuk pasar, begitu," kata Mahfud. <br /> <br />Perubahan kebijakan pun dapat diterapkan dalam range tertentu akan tetapi,Jakarta seolah-olah menarik rem darurat ini yang menjadi persoalan. <br /> <br />"Yang jadi persoalan itu, Jakarta itu bukan PSBB-nya, melainkan yang dikatakan Pak Qodari (Direktur Eksekutif Indobaremeter) itu rem daruratnya," sambung Mahfud. <br /> <br />
