JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisaris utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, membongkar sejumlah malasah yang ada di tubuh BUMN tersebut. <br /> <br />Ahok menyebut ada direksi yang suka melobi menteri. <br /> <br />Ahok juga mengungkap permasalahan sistem gaji di Pertamina. <br /> <br />Menurutnya, gaji pejabat tetap diberikan, meski pejabat itu sudah dicopot. <br /> <br />Kritikan Ahok masih berlanjut. Dia menyebut, manajemen perseroan rajin mengakuisisi sumur minyak di luar negeri dengan menggunakan utang. <br /> <br />Ujungnya, Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja, karena banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien. <br /> <br />VP Corporate Communications Pertamina, Fajriyah Usman menanggapi kritikan Ahok soal utang Pertamina. <br /> <br />Menurutnya, Pertamina membutuhkan pendanaan dari internal dan eksternal, yang dilakukan hati-hati dan profesional. <br /> <br />Sementara staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut, usulan pembubaran Kementerian BUMN adalah ide lama. <br /> <br />Menurut Arya, Menteri BUMN, Erick Thohir tak ingin buru-buru membentuk superholding pengganti Kementerian BUMN. <br /> <br />Pasca kritikan itu, Menteri BUMN, Erick Thohir bertemu dengan Ahok. <br /> <br />Erick Thohir meminta Ahok menjaga soliditas di Pertamina dan melakukan transformasi di BUMN. <br /> <br />Semua pihak di Pertamina harus menjalankan perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional. <br /> <br />Sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal. <br /> <br />Sejumlah pihak menyebut kritikan Ahok soal Pertamina telah menimbulkan kegaduhan di publik. <br /> <br />Bagaimana tanggapan dari kalangan anggota dewan? <br /> <br />Kita tanyakan kepada anggota Komisi VI Dpr, dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, dan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto. <br /> <br />
