KOMPAS.TV - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, meminta pemerintah menunda penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini. <br /> <br />Alasannya, PBNU khawatir terjadi ledakan kasus Corona jika pilkada tetap dilaksanakan. <br /> <br />Menurut PBNU, saat ini penyebaran virus Corona masih tinggi, sementara kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker masih rendah. <br /> <br />Karena itu, pemerintah harus lebih bijak menghitung dampak kerugian yang ditimbulkan jika pilkada tetap dilaksanakan. <br /> <br />Namun PDI-P menilai penundaan Pilkada justru akan menimbulkan risiko politik. <br /> <br />Karena itu, Pilkada harus tetap dilaksanakan, agar tidak terjadi kekosongan pemimpin yang memiliki legalitas dan legitimasi. <br /> <br />Sementara itu, masyarakat juga perlu terus diingatkan menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan, selama pemungutan suara berlangsung. <br /> <br />Pemerintah pun menjawab permintaan penundaan Pilkada. <br /> <br />Pemerintah memastikan Pilkada tahun ini akan tetap diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang. <br /> <br />Menurut Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. <br /> <br />Karena itu, pemerintah meminta semua pihak bergotong royong mencegah munculnya klaster baru saat Pilkada. <br /> <br />
