JAKARTA, KOMPAS.TV - Keputusan pemerintah untuk tetap menggelar Pilkada diapresiasi oleh PDI Perjuangan yang akan membentuk tim penegak disiplin protokol kesehatan di setiap daerah yang akan menggelar Pilkada 2020. <br /> <br />Tim ini akan menindak tegas jika ada pelanggaran selama masa kampanye, pemungutan, hingga penghitungan suara. <br /> <br />Dalam rapat virtual antara DPP dan DPC, PDI Perjuangan menyepakati membentuk tim penegakan disiplin partai disemua daerah yang akan menggelar Pilkada. <br /> <br />Sementara itu, PP Muhamadiyah tetap mendesak agar pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi yang angkanya belum menunjukkan trend penurunan. <br /> <br />Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menekankan, Indonesia tidak bisa serta merta mencontoh negara lain yang sudah menggelar pemilu. <br /> <br /> <br />sementara itu kpu melarang sejumlah kegiatan kampanye di Pilkada 2020. Larangan ini dibuat, demi mencegah terjadinya kerumunan masa dan penyebaran covid-19 saat gelaran pilkada di masa pandemi. <br /> <br />Sejumlah larangan ini tertuang dalam PKPU nomor 13 tahun 2020, yang resmi diundangkan, pada 23 September 2020. <br /> <br />Dalam PKPU ini, setidaknya terdapat 6 jenis kegiatan yang dilarang pada gelaran pesta demokrasi ini, mulai dari Konser musik, hingga rapat umum yang dapat menggalang masa dalam jumlah besar. <br /> <br />Permintaan penundaan pilkada masih dari sejumlah pihak, termasuk organisasi islam Muhammadiyah dan MUI. <br /> <br />Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan solusi terbaik yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. <br /> <br /> <br />
