JAKARTA, KOMPAS.TV - Langkah pemerintah tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi pada Desember 2020 mendatang menuai sejumlah kritik. <br /> <br />Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pelaksanaan Pilkada 2020 sebaiknya ditunda menyusul angka konfirmasi positif corona yang semakin meningkat dan dikhawatirkan justru menjadi klaster penyebaran Covid-19. <br /> <br />Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai hendaknya pemerintah mengkaji ulang rencana pelaksanaan pilkada di tengah pandemi demi keselamatan dan kesehatan warga. <br /> <br />Anwar menambahkan tingkat kedisipilinan masyarakat yang masih rendah dalam mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu pertimbangan pilkada pada Desember 2020 harus ditunda. <br /> <br />Hal ini justru dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 yang akhir-akhir ini angkanya terus meningkat. <br /> <br />Di sisi lain, menurut anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Saleh Daulay, DPR juga menghargai alasan pemerintah yang ingin pilkada tetap digelar dengan aturan protokol kesehatan yang ketat. <br /> <br />Saleh menambahkan untuk itu harus ada payung hukum yang kuat untuk bisa menjamin pilkada nanti berlangsung tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. <br /> <br /> <br />
