KOMPAS.TV - Kementerian Keuangan memutuskan tetap mencekal putra dari Presiden ke-2 RI Soeharto yakni Bambang Trihatmodjo. <br /> <br />Pencekalan akan dicabut setelah Bambang melunasi piutang negara Sea Games 1997. <br /> <br />Pencekalan tetap dilakukan meski Bambang Trihatmodjo, menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani, 15 September lalu. <br /> <br />Bambang meminta ptun menyatakan keputusan menkeu mencekal dirinya keluar negeri, tidak sah. <br /> <br />Sementara Kementerian Keuangan juga masih menunggu undangan PTUN soal gugatan Bambang Trihatmodjo terhadap Menteri Keuangan, Sri Mulyani. <br /> <br />Pencekalan saat ini dilakukan Kementerian Keuangan karena sejalan dengan amanat Undang-Undang untuk menagih piutang negara Sea Games tahun 1997 yang belum dibayar oleh Bambang Trihatmojo. <br /> <br />Kementerian Keuangan Republik Indonesia pun mengaku telah menghormati hak Bambang Trihatmodjo sebagai warga negara dalam mengajukan gugatan ke PTUN atas pencekalan dirinya ke luar negeri. <br /> <br />Atas gugatan ini Kementerian Keuangan berkomitmen menjalani semua proses hukum. <br /> <br />Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya menjalankan Undang-Undang sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk penagihan piutang terhadap negara. <br /> <br />Yustinus menambahkan pencegahan ke luar negeri dilakukan dikarenakan belum adanya pelunasan terkait utang terhadap negara. <br /> <br />Untuk itu Kemenkeu meminta Bambang Trihatmodjo melunasi piutangnya agar pencegahan keluar negeri dapat dicabut. <br /> <br />"Hingga pada waktu yang ditentukan tidak dilakukan pembayaran, maka dilakukan pencegahan. Kami berharap pak Bambang Trihatmodjo dapat melunasi hutang negara agar pencegahan bisa dicabut," ujar Yustinus. <br /> <br />Bambang Trihatmodjo dicekal terkait posisinya sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games 19 tahun 1997. <br /> <br /> <br /> <br />
