JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk membuat perencanaan vaksinasi. Mulai dari pengadaan, distribusi sampai vaksinasi. <br /> <br />Sementara, uji klinis terhadap 2 ribu sukarelawan, masih berlangsung di Bandung, Jawa Barat. <br /> <br />Sampai 27 September, 10 ribu 386 orang meninggal dunia di Indonesia akibat covid-19. <br /> <br />Dunia, termasuk Indonesia, berharap pada vaksin, sebagai penangkal, dan pencegah makin luasnya penyebaran covid-19. <br /> <br />Inilah yang sedang dilakukan Indonesia. Fakultas kedokteran Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat, tengah menguji klinis tahap ketiga, calon vaksin dari Sinovac, Tiongkok. <br /> <br />Segera setelah uji klinis kelar, vaksin segera diproduksi, dan diedarkan. Lalu masyarakat divaksinasi. Ini keinginan Presiden Joko Widodo. <br /> <br />Maka, dalam rapat terbatas penanganan covid-19 di Istana Merdeka Senin pagi, Jokowi menginstruksikan para pembantunya, membuat perencanaan vaksinasi covid-19 secara detail dalam waktu 2 pekan. <br /> <br />Dengan 2 ribu orang mendaftar sebagai sukarelawan, termasuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, calon vaksin selesai diuji pada Januari 2021. <br /> <br />Setelah dipastikan selesai, giliran tugas biofarma yang memproduksi jutaan dosis vaksin yang dibutuhkan buat masyarakat Indonesia. <br /> <br />Inilah perencaan yang dibutuhkan Jokowi. Termasuk menentukan siapa saja yang harus divaksinasi pada tahap pertama produksi vaksin covid-19. <br /> <br />Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, peraturan presiden akan menjadi dasar hukum vaksinasi covid-19. <br /> <br />Dokter dan tenaga medis disebut akan menjadi prioritas pemberian vaksin. <br /> <br />Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Jurban, menyatakan dokter dan tenaga medis memang salah satu prioritas. <br /> <br /> <br />
