JAKARTA, KOMPAS.TV - Keputusan Pemerintah dan DPR untuk tetap menggelar pelaksanaan Pilkada menuai kontriversi. <br /> <br />Pemerintah terkesan memaksakan pelaksanaan Pilkada ditengah angka penularan Covid-19 yang masih tinggi. <br /> <br />Lalu aturan main seperti apa yang harus ditegakkan penyelenggara Pilkada? <br /> <br />Sebelumnya sejumlah calon kepala daerah dinyatakan positif Covid-19. <br /> <br />Pendaftaran Pilkada tahun ini diwarnai oleh kekhawatiran penyebaran Covid-19 karena pendukung calon yang mengabaikan protokol kesehatan. <br /> <br />Epidemiolog Grifith Universit Dicky Budiman, melihat seremonial Pilkada 2020 yang ada di Indonesia tidak menunjukkan perbedaan ada dan tidaknya pandemi Covid-19. <br /> <br />Hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang abai akan jaga jarak. <br /> <br />Ia berpendapat jika besar kemungkinan proses Pilkada 2020 menjadi klaster baru penularan Covid-19. <br /> <br />"Kalau saya melihat tadi besar sekali potensi menjadi klaster ya, jadi mohon ini ada evaluasi segera menyesuaikan mekanisme pilkada ini disesuaikan dengan situasi ini yang sedang kritis," ujar Dicky. <br /> <br />Lalu apa yang harus diperhatikan agar pelaksanaan pilkada bisa tetap berjalan dengan baik ditengah pandemi yang belum berakhir? <br /> <br />
