JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat mengesahkan RUU Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang. <br /> <br />Sempat terjadi drama "Walk Out" fraksi Demokrat, setelah salah satu anggota fraksi Demokrat bersitegang dengan pimpinan rapat paripurna DPR, Aziz Syamsudin. <br /> <br />Organisasi buruh menilai, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, tanpa adanya dialog terlebih dahulu dengan buruh, sebagai salah satu pemangku kepentingan. <br /> <br />Palu pimpinan sidang paripurna DPR sudah diketuk, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pun sah menjadi Undang-Undang. <br /> <br />Sidang yang juga mengagendakan penutupan masa sidang satu 2019-2020 ini digelar lebih cepat dari yang direncanakan. <br /> <br />Menurut Wakil Ketua Dpr Azis Syamsudin, perubahan jadwal sidang bukan karena menghindari demo buruh secara besar-besaran. <br /> <br />Sementara, anggota fraksi PKS di DPR, Amin AK, mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di DPR hanya dalam waktu lima bulan adalah hal yang tidak lazim. Menurut Amin, untuk membahas satu tema RUU saja dibutuhkan waktu minimal setahun. <br /> <br />Organisasi buruh menilai, disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tanpa melalui dialog secara komprehensif dengan pihak buruh terlebih dahulu. <br /> <br />Sehingga dikhawatirkan tidak akan terjadi hubungan yang harmonis antara pengusaha dan buruh, yang menghambat masuknya investasi. <br /> <br />Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mendapat dukungan sejumlah kelompok buruh. Pemerintah juga mengimbau agar buruh tidak melakukan demo besar-besaran di tengah pandemi covid-19 seperti saat ini. <br /> <br />Dari sembilan fraksi di DPR, tujuh fraksi mendukung disahkannya rancangan Undang - Undang Cipta Kerja, PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN yang menerima dengan catatan. Sementara fraksi Demokrat dan fraksi PKS menolak. <br /> <br /> <br />
