JAKARTA, KOMPAS.TV - Di tengah proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Presiden Joko Widodo mengundang dua pimpinan serikat pekerja ke Istana Negara. <br /> <br />Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menanda-tangani dua Peraturan Presiden, tentang posisi wakil menteri di Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Koperasi dan UMKM. <br /> <br />Pada Minggu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani dua Peraturan Presiden yang memberikan posisi wakil menteri untuk Kementerian Tenaga Kerja serta Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro. <br /> <br />Sebelumnya, pada Sabtu malam persetujuan fraksi-fraksi di DPR untuk rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah diberikan lewat rapat di badan legislasi DPR. <br /> <br />Hingga resmi jadi Undang-Undang lewat pengesahan di sidang paripurna DPR Senin petang. <br /> <br />Cepatnya pembahasan, persetujuan hingga pengesahan yang hanya dalam hitungan hari, menjadi pertanyaan. <br /> <br />Apakah pengesahan untuk menghindari ketidakpuasan di kalangan buruh? <br /> <br />Apalagi pada Senin siang menjelang petang, di tengah pengesahan rancangan Cipta Kerja jadi Undang-Undang di DPR, Presiden Joko Widodo mengundang dua pimpinan serikat pekerja ke Istana Negara. <br /> <br />Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Andi Gani Nena Wea, Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, ke Istana. <br /> <br />Spekulasi politik berkembang, kedua pimpinan serikat pekerja, ditawari kursi wakil menteri dari kementerian yang sudah ditandatangani Joko Widodo sehari sebelumnya. <br /> <br />Tapi Said Iqbal dan Andi Gani membantah ada tawaran kursi wakil menteri. <br /> <br />Kata Said, pertemuan di Istana Negara hanya membicarakan Omnibus Law, istilah lain Undang-Undang Cipta Kerja. <br /> <br />Tidak ada apa pun, tidak pernah ada pembicaraan tentang Wamen. Hoax tentang berita penawaran Wamen. Ujar Said Iqbal kepada Tribunnews.com, Selasa 6 Oktober. <br /> <br />Sekretaris Negara Pratikno juga membantah adanya pengangkatan wakil menteri. <br /> <br /> <br /> <br />
