JAKARTA, KOMPAS.TV - Di tengah pandemi yang belum sepenuhnya terkendali, pemerintah dan DPR RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. <br /> <br />Seperti sudah diduga sebelumnya, pemerintah dan DPR RI tetap mengesahkan RUU yang memicu kontroversi ini meski ditentang banyak kalangan. <br /> <br />Sejak awal, RUU ini memang menuai banyak penolakan, khususnya dari kalangan pekerja. Pasalnya, regulasi ini dinilai memangkas hak-hak kaum pekerja mulai dari soal upah, status kontrak selamanya hingga ancaman PHK semena-mena. <br /> <br />Pemerintah dan DPR RI terkesan sengaja memanfaatkan pandemi guna meloloskan beleid ini. Pembahasan RUU ini dilakukan diam-diam dan ngebut seperti kejar setoran. <br /> <br />Sikap pemerintah dan DPR RI yang ngotot membahas dan mengesahkan RUU Cipta Kerja ini berbanding terbalik dengan penanganan pandemi Covid-19. <br /> <br />Karena, hingga saat ini penyebaran dan penularan virus Corona masih terus terjadi dan jumlah orang yang positif Covid-19 terus menanjak naik. Sementara, vaksin yang digadang-gadang bisa menekan penularan tak kunjung datang. <br /> <br />Kenapa pemerintah dan DPR ngotot mengesahkan RUU Cipta Kerja? Mengapa pembahasan RUU ini terkesan dilakukan diam-diam? <br /> <br />Kenapa angka kasus positif Covid-19 masih tinggi? Kapan vaksin bisa mulai digunakan untuk menekan angka penularan? Saksikan talkshow Satu Meja The Forum "Vaksin, Investasi, dan Omnibus Law" bersama jurnalis senior Harian Kompas, Budiman Tanuredjo. <br /> <br />#SatuMejaTheForum #OmnibusLaw #RUUCiptaKerja <br /> <br />
