KOMPAS.TV - Sejumlah poin undang-undang cipta kerja mendapat protes dari golongan pekerja, salah satunya soal ketentuan upah. <br /> <br />Undang-undang cipta kerja dinilai dapat mengurangi kesejahteraan para pekerja dari nilai upah yang diterima. <br /> <br />Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, OPSI menilai undang-undang cipta kerja, sangat memungkinkan menekan jumlah nilai upah yang diterima golongan pekerja. <br /> <br />Hal ini karena, ketentuan upah minimun Kabupaten Kota, UMK, tidak diwajibkan dalam undang-undang tenaga kerja. Lain halnya dengan Upah Minimum Provinsi. <br /> <br />Ketentuan ini dinilai bakal menekan kemampuan hidup layak pekerja. <br /> <br />Sejumlah sentimen positif datang dari dalam negeri, termasuk data cadangan devisa, laporan emiten, serta respons lelang sun. <br /> <br />Menurut analis, omnibus law juga menjadi sentimen yang masih harus dicermati. <br /> <br />Sejumlah poin dalam undang-undang cipta kerja mendapat protes dari golongan pekerja. <br /> <br />Salah satunya terkait upah. Kita bahas bagaimana sebenarnya hak para pekerja dalam undang-undang cipta kerja, terutama soal upah bersama Staf Khusus Kementerian Tenaga Kerja, Dita Indah Sari. <br /> <br />
