JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menyebut ada yang menggerakan dan membiaya aksi demo yang berujung ricuh beberapa hari lalu. <br /> <br />Namun pemerintah diminta jangan asal menuding dan membuka dialog soal penolakan Undang-undang Cipta Kerja. <br /> <br />Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari cnbcindonesia.com, mengatakan pemerintah meyakini ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja tersebut. <br /> <br />Ia mengatakan sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. <br /> <br />"Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya. Sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," kata Airlangga seperti dikutip dari cnbcindonesia.com. <br /> <br />Dalam program ROSI spesial Cipta Kerja di KompasTV, Menko Airlangga menyatakan pemerintah ingin kegiatan unjuk rasa itu murni karena menolak Undang-undang Cipta Kerja, jika demikian maka tidak ada aksi vandalisme. <br /> <br />Soal dugaan ada yang mensponsori aksi demo, partai Demokrat meminta pemerintah tak buru-buru menuding. <br /> <br />Demokrat yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja menilai pemerintah seharusnya membuka ruang dialog, bukan malah menuding. <br /> <br />Soal tuduhan ada sponsor demo biar penegak hukum yang menyelidiki. <br /> <br />Polri pun tidak tinggal diam dan mulai menyelidiki dugaan adanya yang mensponsori demo. <br /> <br />
