JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU meminta penegak hukum mengusut tuntas dalang demo Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir rusuh dan merusak fasilitas umum. <br /> <br />PBNU juga meminta pihak-pihak yang tidak puas dengan Undang-Undang Cipta Kerja menempuh jalur konstitusi. <br /> <br />Sementara itu, PP Muhammadiyah melalui Sekretaris Umum Abdul Muti, menyatakan, pemerintah sebaiknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan dalam meredam demo yang terjadi, dan lebih mengutamakan dialog. <br /> <br />Selain itu, Muhammadiyah meminta pihak-pihak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja untuk menempuh jalur konstitusi dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Selain itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono ke X, geram dengan demo menolak Undang Undang Cipta Kerja yang diwarnai kekerasan dan perusakan. <br /> <br />Sultan menyebut demo yang berakhir rusuh itu telah direncanakan dan akan memidanakan pelakunya. <br /> <br />Sejauh ini, polisi menetapkan 4 tersangka, rusuh demo di Malioboro, yang menyebabkan sebuah restoran di Jalan Malioboro terbakar. <br /> <br /> <br />
