JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong pihak-pihak yang tidak setuju dengan Undang-unadng Cipta Kerja untuk menempuh uji materi ke Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Sementara, unjuk rasa yang dilakukan harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. <br /> <br />Pro kontra pengesahan Undang-undang Cipta Kerja masih berlanjut. <br /> <br />Di Jakarta, hari ini sejumlah organisasi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa. <br /> <br />Muncul pula tudingan terkait dugaan adanya penunggang dan kepentingan lain. <br /> <br />Benarkah hal itu? <br /> <br />Kita bahas dengan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwas Abbas dan Politisi PDI Perjuangan, Kapitra Ampera, serta dengan Koordinator Lapangan Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Damai Hari Lubis. <br /> <br /> <br /> <br />
