JAKARTA, KOMPAS.TV Menko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah tak pernah menuduh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta dengan AHY sebagai dalang penggerak demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung rusuh pada Kamis, 8 Oktober 2020 lalu. <br /> <br />Hal ini disampaikan Mahfud MD menjawab cuitan politikus Partai Demokrat Andi Arief di Twitter (14/10/2020). <br /> <br />"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras," cuit Mahfud MD <br /> <br />"Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas," ungkap Mahfud. <br /> <br />Hal ini mengomentari cuitan Andi Arief sebagai berikut: <br /> <br />"Pak Airlangga Hartarto, Pak Luhut Panjaitan dan Pak Prof @mohmahfudmd dan BIN, diminta Pak SBY untuk menjelaskan ke publik soal penunggang aksi Omnibus law jika ada. Agar pemerintah tidak dianggap membuat hoak ke masyarakat," tulis Andi Arief. <br /> <br />"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tambahnya. <br /> <br />
