KOMPAS.TV - Sejak disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 lalu, Undang-undang Cipta Kerja mendapat penolakan keras. <br /> <br />Pengesahan Omnibuslaw itu berbuntut pada aksi unjuk rasa di berbagai daerah. <br /> <br />Demi mendinginkan suasana, Presiden Joko Widodo membuka suara. Jokowi menyebut aksi unjuk rasa terjadi akibat banyaknya informasi bohong atau hoaks yang beredar di masyarakat. <br /> <br />Sementara, beberapa organisasi keagamaan juga menyarankan pemerintah agar berdialog dengan para penolak undang-undang cipta kerja yang juga meminta Presiden Jokowi dapat menahan penerapan undang-undang sapu jagat ini. <br /> <br />Di tempat lain, tokoh Nahdatul Ulama asal Kediri, Kiai Anwar Iskandar juga minilai bentrokan unjuk rasa seharusnya tidak perlu terjadi. <br /> <br />Jika penyampaian undang-undang ini tidak terkesan tertutup dan tergesa-gesa. <br /> <br />Kini, di masa pandemi covid-19 bukan aksi massa yang diperlukan, apalagi sampai berujung bentrok. Jika ada yang berkeberatan, tempuhlah jalur hukum. <br /> <br />Salah satunya dengan mengajukan gugatan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Yang kini perlu diutamakan adalah membuat suasana lebih damai. <br /> <br />
