KOMPAS.TV - Sehari setelah penangkapan sejumlah petinggi dan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, atau KAMI oleh Bareskrim Polri, Presidium KAMI mengeluarkan sikap resminya Rabu kemarin 14 Oktober 2020. <br /> <br />Dalam keterangannya, presidium kami membantah keterlibatan tokoh kami dalam aksi unjuk rasa undang-undang cipta kerja, yang berujung ricuh di Medan dan Jakarta. <br /> <br />Presidium KAMI menyayangkan penangkapan sejumlah tokoh KAMI seperti Antor Permana, Jumhur Hidayat, dan beberapa orang dari jejaring KAMI di Medan. <br /> <br />Penangkapan sejumlah tokoh KAMI oleh polisi ini dinilai sebagai suatu tindakan represif, yang hanya menggiring opini publik. <br /> <br />Dalam keterangan tertulisnya, Presidium KAMI menegaskan ada indikasi kuat jika handphone beberapa tokoh kami diretas dan dikendalikan pihak tertentu untuk disadap atau digandakan. <br /> <br />KAMI juga menolak dikaitkan dalam tindakan anarkis aksi unjuk rasa kaum buru dan mahasiswa. KAMI menyebut secara kelembagaan belum ikut serta, namun membebaskan pendukungnya untuk bergabung dan membantu pengunjuk rasa. <br /> <br />KAMI meminta polri membeaskan para tokoh KAMI dari tuduhan yang dikaitkan dengan penerapan undang undang ITE. <br /> <br />Sebelumnya polisi telah menangkap 8 tokoh kami, karena diduga memprovokasi dengan ujaran kebencian dalam aksi unjuk rasa menolak undang undang cipta kerja melalui grup whatsapp. <br /> <br />Saat ini polisi masih mendalami sejumlah saksi dan barang bukti untuk mengusut dalang kerusuhan dibalik aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. <br /> <br />
