JAKARTA, KOMPAS.TV - 8 bulan lebih, pandemi covid-19 membatasai hampir semua aktifitas sosial ekonomi warga di Indonesia. <br /> <br />Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebutkan hasil survei kesehatan dan ekonomi mayoritas responden meminta PSBB dihentikan, dengan alasan psbb tak sepenuhnya memutus penularan covid-19. <br /> <br />Survei indikator periode September 2020, 55 persen responden ingin PSBB dihentikan agar ekonomi segera berputar, <br /> <br />Hanya 39 persen responden yang masih setuju PSBB dilanjutkan demi kesehatan dan sisanya tidak menjawab. <br /> <br />Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat kembali menerapkan PSBB transisi 11 Oktober lalu, mengakui sulitnya kondisi ekonomi akibat kebijakan PSBB. <br /> <br />Anies menyebut, tak ada jalan lain agar kesehatan dan ekonomi sejalan. <br /> <br />Kedisiplinan warga mematuhi protokol kesehatan, jadi kunci utama pengendalian covid-19. <br /> <br />Awal Oktober lalu, presiden Joko Widodo juga mengingatkan pemerintah daerah, tak gegabah memilih penutupan wilayah sebagai kebijakan. <br /> <br />Jokowi menyebut, kesulitan ekonomi yang dialami warga sama buruknya dengan masalah kesehatan yang masih dialami seluruh negara lain. <br /> <br />Lanyas, bagaimana persisnya perubahan sikap masyarakat selama berbulan-bulan hidup di tengah ancaman kesehatan dan penurunan ekonomi dampak pembatasan sosial? Sejauh mana ekonomi mampu bertahan jika PSBB diteruskan hingga benar-benar aman dari penularan covid-19? <br /> <br />Simak pembahasan terkait polemik PSBB bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Pandu Riono, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang juga menjadi Tim Ahli Satgas covid-19 DKI Jakarta dan Enny Sri Hartati, Ekonom Senior INDEF. <br /> <br /> <br />
