JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyoroti satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin. <br /> <br />Sejumlah catatan disampaikan Kontrasbtermasuk tindakan represif aparat keamanan dalam menghadapi gelombang unjuk rasa masyarakat sipil. <br /> <br />Kontras memandang masyarakat sipil tidak memiliki banyak ruang untuk berekspresi menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah. <br /> <br />Sementara itu, Litbang Kompas merilis survei dengan hasil lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf. <br /> <br />Responden ditanya secara umum puas atau tidak dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf. <br /> <br />Hasilnya, 46,3 persen menyatakan tidak puas dan hanya 39,7 persen menyatakan puas. <br /> <br />Sisanya 5,5 persen menyatakan sangat puas, 6,2 persen menyatakan sangat tidak puas, dan 2,3 persen tidak tahu. <br /> <br />Suervei litbang dilakukan lewat telepon pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota kabupaten dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 4%. <br /> <br />Unjuk rasa peringatan satu tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin yang dilakukan oleh buruh petani dan mahasiswa di Karawang, Jawa Barat, berujung ricuh. <br /> <br />Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut Undang-undang Cipta Kerja. <br /> <br />Kericuhan terjadi saat masa mencoba masuk ke Kantor DPRD Kabupaten Karawang tetapi dihalau oleh petugas kepolisian. <br /> <br />Aksi saling dorong antara polisi dan massa pun tak terhidarkan hingga membuat pintu Kantor DPRD Kabupaten Karawang roboh. <br /> <br />Sebelumnya massa melakukan aksi jalan kaki dari Masjid Aljihad hingga ke Kantor DPRD Karawang. <br /> <br />Dalam aksinya, masa menyuarakan agar pemerintah mencabut Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law. <br /> <br />
