BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Ratusan mahasiswa berjalan kaki dari Jalan Anang Adenansi Banjarmasin menuju Kantor DPRD Kalimantan Selatan di Jalan Lambung Mangkurat untuk menggelar aksi mimbar bebas satu tahun kepemimpinan Joko Widodo - Maruf Amin serta menolak Undang - Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (20/10/2020). <br /> <br />Dihadang anggota kepolisian yang berjaga, mahasisiwa hanya bisa berorasi di Jalan Pambung Mangkurat dengan pengamanan ketat anggota kepolisian. Jumlah mahasiswa dalam aksi kali ini lebih sedikit dibandingkan dengan aksi sebelumnya. <br /> <br />Meski tidak sebanyak massa seperti pada aksi sebelumnya, namun semangat BEM se-Kalsel dalam menyuaran penolakan tidak menurun. Dengan kencang mereka tetap menyuarakan penolakan Undang - Undang Omnibus Law Cipta Kerja. <br /> <br />Aksi ini pun ditunjang dengan membawa kertas karton dan map berwarna merah yang melambangkan Rapor Merah untuk penilaian 1 tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf. <br /> <br />Dimana lima catatan diberikan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin, yaitu mendesak presiden segera mengadili dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, <br /> <br />kedua, mendesak presiden dan DPR RI membuka ruang partisipasi seluas-luasnya terhadap proses pembetukan suatu undang-undang, <br /> <br />ketiga, presiden untuk memberi sikap tegas terhadap segala bentuk tindakan represif aparat keamanan yang kerap terjadi dalam massa aksi, <br /> <br />keempat, mendesak presiden segera mengeluarkan Perppu guna meredam massa aksi di berbagai wilayah, dan terakhir, Bem Se-Kalsel akan terus bergerak sebagai sosial kontrol pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. <br /> <br />Mahasiswa berharap dengan adanya aksi ini, pemerintah mau lebih mendengar suara mereka. <br /> <br />
