JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketidakpuasan masyarakat terhadap Joko Widodo Tampak di setahun pemerintahan periode keduanya. <br /> <br />Yang paling nampak adalah saat keinginan Jokowi melempangkan jalan investasi yang berdampak buruk bagi stabilitas politik. <br /> <br />Undang-undang cipta kerja yang digagasnya, mengundang gelombang unjuk rasa selama 3 pekan sejak disahkan. <br /> <br />Sejak dilantik pada 20 Oktober 2019, Jokowi sudah menyampaikan keinginannya untuk menyatukan puluhan undang-undang menjadi dua bagian, yang menciptakan lapangan kerja dan pengembangan usaha kecil dan menengah. <br /> <br />Keduanya adalah keinginan Jokowi mewarisi catatan ekonomi yang lebih baik dalam sejarah republik. <br /> <br />Di mana sebagai Presiden RI bisa melepaskan Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau istilah yang terkenal, middle income trap. <br /> <br />Namun ternyata, UU Cipta Kerja berdampak buruk bagi kehidupan pekerja sehingga ditolak. Situasi makin tak menguntungkan karena undang-undang yang selesai di masa pandemi malah membuat situasi semakin buruk. <br /> <br />Inilah kesimpulan dari hasil jajak pendapat masyarakat melalui telpon yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 - 16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 Kota Kabupaten dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 4%. <br /> <br />Menghadapi penolakan, sikap Jokowi pun menolak negosiasi. Jokowi bergeming. Unjuk rasa dihadapi dengan sikap aparat kepolisian menghadapi massa. <br /> <br />Sehingga pemerintahan Jokowi dianggap membatasi kebebasan berekspresi. <br /> <br /> <br /> <br />
