BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Mahasiswa melayangkan 5 tuntutan pada presiden dalam unjuk rasa BEM se- Kalsel untuk mengevaluasi kinerja Presiden Jokowi-Maruf Amin di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, pada Selasa (20/10/2020). <br /> <br />Tuntutan tersebut yakni, mendesak presiden untuk mengadili dan menyelesaikan segera kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), presiden dan DPR RI juga harus membuka ruang partisipasi terhadap proses pembentukan suatu undang-undang. <br /> <br />Presiden pun diminta harus bersikap tegas terhadap segala bentuk tindakan represif aparat keamanan yang kerap terjadi dalam massa aksi. <br /> <br />Serta terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja, Mahasiswa mendesak presiden untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) guna meredam massa aksi di berbagai wilayah. <br /> <br />Koordinator wilayah BEM se-Kalsel, Ahdiyat Zairullah mengatakan bahwa pihaknya akan terus bergerak sebagai social control pemerintahan Jokowi-Maruf sebagaimana juga tercantum di dalam 5 tuntutan tersebut. <br /> <br />"Hari ini kita mengingatkan Jokowi bahwa sudah banyak aksi di berbagai daerah sebagai bentuk penolakan kepada Undang-Undang Cipta Kerja," kata Ahdiyat. <br /> <br />Dalam aksi ini, mahasiswa memberikan penilaian Rapor Merah pada kinerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin. <br /> <br />Rapor tersebut diumpamakan dengan membawa karton, kertas dan map berwarna merah yang dituliskan sejumlah aspirasi kepada pemerintah. <br /> <br />
