KOMPAS.TV - Di tengah pandemi, DPRD DKI Jakarta membahas anggaran APBD perubahan 2020 di salah satu resor di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. <br /> <br />Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan Apbd 2020 dilangsungkan di Grand Cempaka pada Selasa kemarin (20/10/2020) <br /> <br />Rapat itu dihadiri kurang lebih 800 orang, terdiri dari Anggota Dewan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta. <br /> <br />Rapat antara seluruh Komisi DPRD DKI Jakarta dan SKPD Pemprov DKI, disesalkan oleh Bupati Bogor Ade Yasin. <br /> <br />Ade menyatakan rapat ini tidak memiliki surat rekomendasi dari Satgas Covid setempat. <br /> <br />Banyaknya kerumunan pada rapat ini dikhawatirkan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19. <br /> <br />Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menilai alasan DPRD DKI menyelenggarakan rapat di puncak untuk menghindari covid-19 tak masuk akal. <br /> <br />FITRA meminta agar inspektorat dan BPK untuk mengaudit proses pembahasan APBD perubahan 2020 karena disinyalir ada pemborosan anggaran dan bukan penyerapan anggaran secara optimal. <br /> <br /> <br />
