KOMPAS.TV - Banyak catatan yang mewarnai satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin. <br /> <br />Salah satunya terkait anggapan bahwa kebebasan berpendapat dibatasi di era pemerintahan Jokowi saat ini. <br /> <br />Hal ini terlihat dalam jajak pendapat Litbang Kompas yang salah satunya menanyakan persoalan bidang politik keamanan yang paling mendesak dilakukan. <br /> <br />Sebanyak 33,5 persen menjawab soal kebebasan berpendapat. <br /> <br />20 ,6 persen soal polemik pembentukan Undang-Undang dan 15 persen soal sinergi lembaga pemerintah. <br /> <br />Sisanya menjawab soal konflik antarkelompok, keamanan di perbatasan, dan gerakan separatis dan terorisme. <br /> <br />Dalam program satu meja, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, mahfud md menyebut, anggapan bahwa pemerintah mengekang suara publik muncul karena banyaknya hoaks di media sosial yang menyudutkan pemerintah. <br /> <br />Namun menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sistem demokrasi Indonesia sedang mengalami penurunan. <br /> <br />Penurunan itu terlihat dari penyusutan ruang sipil, serta semakin merebaknya budaya kekerasan. <br /> <br />Kebebasan berekspresi perlu mendapat jaminan dari pemerintah karena bagian dari amanah konstitusi. <br /> <br />Namun kebebasan pendapat di masyarakat juga perlu diringi pandangan yang konstruktif agar tidak menimbulkan kebencian konflik bahkan perpecahan. <br /> <br />Benarkah ada pelemahan terhadap suara kritis dari masyarakat dan bagaimana memastikan pemerintah tetap menjaga iklim demokrasi yang bebas dan bertanggung jawab?. <br /> <br />Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyebutkan jika sejumlah survei membuktikan adanya penurunan kebebasan sipil untuk berpendapat di era Jokowi. <br /> <br />Simak dialog selengkapnya bersama Tenaga Ahli Utama, Kantor Staf Presiden, Dony Gahral Adian, serta Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid. <br /> <br /> <br />
