KOMPAS.TV - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengadakan survei nasional. Hasilnya mayoritas warga Indonesia takut untuk menyampaikan pendapat. <br /> <br />Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani menyebut perlu ada penengah dalam ketakutan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. <br /> <br />Arsul Sani juga menyebut bahwa di media sosial, memang banyak dari masyarakat yang memprovokasi, membuat ujaran kebencian, dan menyebar hoaks atau disinformasi. <br /> <br />Meski begitu, ia tak menampik fakta bahwa metode penegakan hukum dari kepolisian perlu dikritisi. Tidak hanya itu, ia menggarisbawahi tentang diperlukannya perumusan norma hukum yang lebih baik, khususnya pada Undang-Undang ITE. <br /> <br />Sementara itu, Amnesty International Indonesia turut merespons hasil survei. <br /> <br />Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, pemerintah dan aparat kepolisian harus memberikan perhatian kepada temuan mengenai kekhawatiran masyarakat. <br /> <br />Menurutnya, survei terbaru dari indikator tersebut mengonfirmasi sekian banyak temuan lain, tentang kemerosotan kebebasan dalam berpendapat. <br /> <br />Dalam survei setuju atau tidak dengan pendapat bahwa warga makin takut menyatakan pendapat yang dilakukan pada 24 hingga 30 September 2020 menunjukan. <br /> <br />21,9 persen responden sangat setuju. 47,7 persen agak setuju, 22 persen kurang setuju, 3,6 persen tidak setuju sama sekali dan 4,9 persen tidak menjawab atau tidak tahu. <br /> <br />Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut, survei ini menunjukkan angka presentase kebebasan mengeluarkan pendapat di Indonesia menurun. Masyarakat takut berpendapat dalam konteks demokrasi. <br /> <br />Selain itu, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai indeks demokrasi di Indonesia saat ini mengalami penurunan. <br /> <br />Sedangkan PDIP menilai sejauh ini aparat sudah menindak tegas terhadap para perusuh demo. <br /> <br />Simak dialog selengkapnya bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Arya Bima dan Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon. <br /> <br />
