BANDUNG.KOMPAS.TV - Gelombang unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law, terus disuarakan oleh gabungan buruh se-Jawa Barat. <br /> <br />Mereka meminta presiden, untuk mengeluarkan perppu pembatalan UU Omnibus Law. <br /> <br />Massa buruh berdatangan di depan kantor gubernur, Gedung Sate Kota Bandung. <br /> <br />Dalam aksi ini, mereka menuntut agar presiden membatalkan, undang-undang cipta kerja. <br /> <br />Mereka juga meminta gubernur, tetap menaikkan upah buruh tahun ini, karena menurut mereka kenaikan upah, sudah sesuai dengan kondisi saat ini. <br /> <br />Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, memastikan tak ada kenaikan upah minimum di tahun depan. <br /> <br />Baik upah minimum provinsi atau UMP maupun upah minimum kabupaten, kota atau UMK. <br /> <br />Hal itu tertuang dalam surat edaran tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi covid-19 . <br /> <br />Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2021 yakni karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam masa pemulihan. <br /> <br />Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk: "Melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020," kata menaker ida fauziyah dalam surat edaraanya. <br /> <br />
