JAKARTA, KOMPAS.TV Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja resmi berlaku usai ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (2/11/2020). <br /> <br />Draf resmi UU Cipta Kerja ini telah diunggah pemerintah dalam situs https://jdih.setneg.go.id milik Kementerian Sekretariat Negara. <br /> <br />Undang-Undang Cipta Kerja ini secara resmi memiliki nomor 11 tahun 2020. <br /> <br />Adapun jumlah draf yang disebut ternyata berbeda dari yang selama ini sempat beredar di masyarakat. <br /> <br />Sejak ditetapkan pada 5 Oktober 2020, jumlah draf dari UU Cipta kerja disebut DPR berjumlah 905 halaman. <br /> <br />Kemudian, beredar versi 1.035 halaman yang dikonfirmasi oleh Sekjen DPR Indra Iskandar pada 12 Oktober 2020. <br /> <br />Sehari kemudian, 13 Oktober 2020, DPR kembali mengonfirmasi perubahan menjadi 802 halaman, dengan isi yang disebut tidak berbeda dengan versi 1.035 halaman. <br /> <br />Sejak ditetapkannya UU Omnibuslaw Cipta Kerja ini, berbagai kritikan dan penolakan datang dari masyarakat. <br /> <br />Kaum buruh menilai undang-undang ini tidak berpihak kepada kaum pekerja. <br /> <br />Selain prosesnya yang dinilai cacat prosedur, UU Cipta Kerja ini juga dinilai banyak menghilangkan hak-hak kaum buruh. <br /> <br />Sementara itu, pemerintah menyebut, UU Cipta Kerja ini berpihak kepada rakyat karena memberikan kemudahan izin berusaha, sehingga dapat menciptakan banyak lapangan kerja di masyarakat. <br /> <br />
