JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Joko Widodo menandatangani UU Cipta Kerja pada Senin (02/11) kemarin. <br /> <br />Aturan ini juga telah diundangkan dalam lembaran negara. <br /> <br />Sebelumnya, UU Cipta Kerja disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 5 Oktober lalu. <br /> <br />Pengamat politik, Yunarto Wijaya mengatakan sejak awal periode kedua masa jabatannya, Presiden Jokowi telah secara tegas mengatakan akan melakukan deregulasi dan debirokratisasi yang selama ini menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia. <br /> <br />Salah satunya adalah dengan mengeluarkan undang-undang sapu jagat atau omnibus law. <br /> <br />Oleh karena itu, menurut Yunarto tidaklah mengherankan jika Jokowi tetap menandatangani undang-undang tersebut walau telah berkali-kali didemo oleh para buruh. <br /> <br />Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera menilai penandatanganan UU Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo menambah panjang kesedihan para buruh dan pegiat lingkungan. <br /> <br />PKS juga mengatakan hal ini bisa jadi Presiden buruk di masyarakat sekaligus mencederai proses demokrasi di Indonesia. <br /> <br />
