SEMARANG, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah untuk tidak khawatir munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK), terkait dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah 2021. <br /> <br />UMP Jawa Tengah yang telah ditetapkan naik masih bisa dilakukan penundaan jika memang ada pihak-pihak yang keberatan, meskipun dari pengalaman pada tahun lalu tidak ada penundaan. Justru yang seharusnya diperhatikan adalah penetapan upah minimum kabupaten-kota (UMK) 2021, yang akan ditetapkan pada 21 November 2020, karena penentuan kebutuhan hidup layak (KHL) perlu adanya survei. <br /> <br />Ganjar meminta Apindo tidak perlu khawatir dan takut ada gelombang PHK, karena saat ini yang dibutuhkan duduk bersama untuk membahas kesepakatan antara Apindo, serikat pekerja, dan pemerintah. <br /> <br />Ganjar menambahkan, penetapan UMP tersebut sudah sesuai dengan surat edaran menaker terkait kenaikan UMP, dan pihaknya sangat berhati-hati dalam penetapan UMP Jawa Tengah 2021. <br /> <br />#GubernurJawaTengah #GanjarPranowo #Apindo <br /> <br />
