JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 sudah di depan mata. Awal bulan depan, warga di 270 daerah akan memilih kepala daerahnya. <br /> <br />Indonesia Corruption Watch menduga, ada kepentingan cukong atau pemilik modal di balik keputusan pemerintah dan DPR menggelar pilkada di tengah pandemi yang belum sepenuhnya terkendali. <br /> <br />Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan sekitar 82 persen kepala daerah didanai sponsor mengkonfirmasi kecurigaan tersebut. <br /> <br />Mahalnya ongkos politik dituding menjadi pemicu maraknya cukong di Pilkada. Kandidat harus menggelontorkan dana besar agar bisa berlaga dan memenangkan pilkada. <br /> <br />Mulai dari mahar politik, belanja logistik, mendanai mesin parpol, tim sukses, relawan, lembaga survei hingga konsultan politik. Dana yang dibutuhkan lebih besar lagi jika kandidat melakukan politik uang. <br /> <br />Sejauhmana peran para cukong di dalam Pilkada? Apa benar mereka berperan penting dalam pemenangan kandidat? Apa dampak dari sepak terjang cukong di Pilkada? <br /> <br />Apa yang mesti dilakukan agar bisa terlepas dari jerat para pemburu rente ini? Saksikan talkshow Satu Meja The Forum "Kuasa Cukong di Pilkada". <br /> <br />#SatuMejaTheForum #Pilkada2020 #Pilkada <br /> <br />
