JAKARTA, KOMPAS.TV - Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, menggelar Konferensi Nasional II, dengan tema Etika Kehidupan Berbangsa. <br /> <br />Konferensi dijadikan sosialisasi ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001, sebagai bahan rancangan undang-undang etika penyelenggaraan negara. <br /> <br />Konferensi nasional ke-II tentang etika kehidupan berbangsa, digelar di Gedung Nusantara IV DPR MPR, Jakarta. <br /> <br />MPR bekerjasama dengan komisi yudisial dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, membahas prinsip-prinsip umum kode etik jabatan, seperti yang tertuang di dalam ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001. <br /> <br />Pembahasan dilakukan sekaligus sosialisasi etika politik dan pemerintahan, serta etika penegakan hukum yang berkeadilan. <br /> <br />Hasil konferensi nasional ke-II tentang etika kehidupan berbangsa akan menjadi rekomendasi MPR ke DPR dan pemerintah, sebagai rancangan undang undang Etika Penyelenggaraan Negara. <br /> <br />Konferensi nasional ke-dua tentang etika penyelenggaraan negara sebelumnya pernah termasuk program legilasi nasional, prolegnas periode 2014-2019. <br /> <br />Pembahasannya dilanjutkan di periode sekarang, dengan tujuan mewujudkan setiap pejabat politik bersikap jujur, amanah, dan siap mundur dari jabatan politik, jika sikapnya terbukti bertentangan dengan hukum dan keadilan masyarakat. <br /> <br />
