JAKARTA, KOMPAS.TV - Front Pembela Islam (FPI) mempersoalkan kerumunan saat pilkada serentak yang dianggap tak pernah ditindak tegas. <br /> <br />Pernyataan ini muncul disaat kerumunan kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan Putri Rizieq Shihab dipersoalkan berujung pada pencopotan Kapolda Metro Jaya. <br /> <br />FPI juga meminta kasus kerumunan terkait dengan pilkada disejumlah daerah seharusnya juga ditindak. <br /> <br />"Kita tidak minta diistimewakan tapi kita minta keadilan. Kita minta juga diproses yang sebelum-sebelumnya antara lain kerumunan tidak jaga jarak, tidak menggunakan masker yang terjadi di Solo waktu mengantarkan Gibran sebagai calon wali kota," kata Sekretaris Bantuan Hukum FPI, Aziz Yanuar. <br /> <br />Apa yang dipersoalkan FPI terkait pilkada sebelumnya juga sebelumnya dipertanyakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut tidak ada peringatan soal kerumunan termasuk daerah yang menggelar pilkada. <br /> <br />Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal menegaskan seluruh pelanggaran kampanye yang terkait dengan kerumunan telah ditindak. <br /> <br />Terkait dengan klaim Anies, kasus kerumunan acara dangdutan yang digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo telah memasuki tahap persidangan. <br /> <br />Pada sidang Selasa kemarin, Wasmadi didakwa dengan undang-undang kekarantinaan kesehatan atas konser dangdut yang digelar 23 September yang mengundang kerumunan di tengah pandemi. <br /> <br /> <br />
