KOMPAS.TV - Pemerintah menyatakan suara rakyat menjadi yang utama, sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan. <br /> <br />Hal ini untuk menghindari salah paham, dan memastikan manfaat produk hukum, bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat luas. <br /> <br />Seiring banyaknya regulasi yang dipadukan dari berbagai aspek penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dilengkapi dengan 44 regulasi. <br /> <br />Terdiri 40 rancangan peraturan pemerintah, dan 4 rancangan peraturan presiden. <br /> <br />Demi memastikan suara rakyat terakomodasi, Kementerian Koordinator Perekonomian menggelar serap aspirasi implementasi Undang Undang Cipta Kerja di Hotel Borobudur Jakarta, kamis siang (19/11/2020). <br /> <br />Selama 2,5 bulan, masyarakat bisa memberi masukan terkait pelaksanaan Omnibus Law. <br /> <br />Kemenko Perekonomian menyebut kegiatan serap aspirasi sebagai bukti adanya proses paralel terhadap Omnibus Law yang telah disahkan. <br /> <br />Publik juga bisa mengunduh sekaligus menyampaikan masukan terhadap rancangan peraturan pemerintah dan rancangan Perpres via situs uudashcipta kerja.go.id <br /> <br /> <br />
