JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka wewenangnya diserahkan ke Pemerintah Daerah. <br /> <br />Meski demikian, Mendikbud mengimbau protokol kesehatan tetap dijalankan dengan ketat untuk mencegah sebaran virus corona. <br /> <br />Keputusan kegiatan belajar dan mengajar di semester genap mulai Januari 2021 mendatang adalah keputusan bersama 4 Meteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama. <br /> <br />Penyerahan wewenang ke Pemerintah Daerah berdasarkan banyaknya laporan dampak negatif cara belajar jarak jauh atau online serta anggapan terhadap pemerintah daerah yang paling memahami kondisi wilayahnya, khususnya untuk penanganan covid-19. <br /> <br />Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengingatkan penerapan protokol kesehatan wajib dijalankan saat pembelajaran tatap muka dimulai. <br /> <br />Kemenkes menyebut akan meningkatkan peran puskesmas. <br /> <br />Pengawasan dan pembinaan menjalankan protokol kesehatan. <br /> <br />Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengakui tidak mudah untuk menyelenggarakan kegiatan belajar yang ideal di masa pandemi saat ini. <br /> <br />Namun demikian, Doni menyebut pihaknya mendukung keputusan dibukanya pembelajaran tatap muka dan daerah diharapkan bijak dalam mengambil keputusan. <br /> <br />PGRI mendukung rencana pemerintah membuka proses belajar secara tatap muka pada Januari 2021 mendatang. <br /> <br />Namun PGRI meminta Pemerintah membuat aturan yang jelas dan kurikulum yang disederhanakan. <br /> <br />Hal ini ini disampaikan Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi. <br /> <br />Ia mengatakan PGRI dan para guru mendukung dan mengaku proses belajar tatap muka memang diperlukan. <br /> <br />PGRI pun meminta Pemerintah membuat aturan protokol yang jelas dan penyederhanaan kurikulum. <br /> <br />
