PONTIANAK, KOMPAS.TV - Badan Pengawas Pemilihan Umum menangani 17 kasus pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara di pemilihan kepala daerah tahun 2020. <br /> <br />Sebagian besar aduan politik praktis itu telah disampaikan pada komisi ASN, dan sebagian lagi sudah ditindaklanjuti. Laporan terbanyak terjadi di Kabupaten Sambas, Ketapang, Sekadau, serta Kabupaten Sintang. <br /> <br />Selain netralitas ASN, pelanggaran yang juga medominasi ialah berkaitan protokol kesehatan sebanyak 72 kasus. <br /> <br />Rata-rata temuan itu langsung diberikan teguran, peringatan tertulis, hingga pembubaran, maupun penghentian sementara kampanye. <br /> <br />Selain kedua jenis kasus itu, terdapat sejumlah pelanggaran lain yang sedang diproses, di antaranya dugaan ketidaknetralan kepala desa, sampai tindak pidana yang dilakukan salah satu pendukung pasangan calon peserta pilkada. <br /> <br />Simak informasi lain dari Kota Pontianak dan Kalimantan Barat di kanal YouTube KompasTV Pontianak. <br /> <br />#Pilkada #Kalbar <br /> <br />
