KOMPAS.TV - Kian bertambahnya kasus covid-19 di Jawa Tengah dan DKI Jakarta, menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. <br /> <br />Pemerintah Provinsi diminta lebih memperhatikan penanganan covid-19. <br /> <br />Bukan hanya kasus aktif, namun kesembuhan juga menjadi perhatian Jokowi. <br /> <br />Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, 30 November lalu, <br /> <br />Presiden Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian agar mengingatkan para Gubernur, Bupati dan Walikota, untuk betul-betul memegang penuh kendali di wilayah masing-masing. Tak hanya terkait covid-19, namun masalah ekonomi. <br /> <br />Permintaan Jokowi tersebut seolah menggambarkan kemarahan Jokowi terhadap kinerja kabinetnya. <br /> <br />Sementara, untuk mereshuffle, Jokowi menyebut, bisa kapan saja. <br /> <br />Perombakan kabinet bisa menjadi momentum, tepat saat pengumuman pengganti Edhy Prabowo. <br /> <br />Semakin buruknya situasi corona di Indonesia, ditambah lagi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjerat OTT KPK, apakah menjadi pertanda bahwa presiden akan merombak kabinetnya? <br /> <br />Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian menyebutkan jika ada sejumlah pertimbangan Presiden dalam memilih Menteri. <br /> <br />Sementara itu, Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyebutkan jika aspek penegakan hukum dalam pemerintah Jokowi kali ini juga dinilai sangat longgar sekali dalam penindakan khususnya pelanngaran protokol kesehatan <br /> <br />Wacana perombakan kabinet seiring dengan kasus suap yang menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo akan bergantung pada kebutuhan pemerintahan Presiden Jokowi. Selain itu, vaksin covid-19 juga menjadi penentu dinamika politik kedepan. <br /> <br />
