KOMPAS.TV - Perubahan kondisi dan semakin besarnya tantangan di sektor keuangan, membuat pemerintah juga memasukkan pengawasan sektor keuangan dalam Rancangan Undang Undang sapu jagat atau Omnibus Law. <br /> <br />Ada penilaian dari pemerintah bahwa penanganan permasalah yang terjadi di sektor keuangan terlalu berlarut-larut dan lambat. <br /> <br />Dalam Omnibus Law termaktub, nantinya akan ada pembentukan forum Pengawasan Perbankan terpadu. <br /> <br />Tujuan forum ini adalah wadah untuk menyinergikan tugas BI, OJK, LPS dan Kementerian Keuangan. <br /> <br />Soal integrasi data dan sistem adalah gabungan dari BI, OJK dan LPS. Tujuannya lagi-lagi baik supaya tidak ada lagi kebocoran data dan akan ada jaring pengaman sistem keuangan yang lebih kuat. <br /> <br />3 lembaga dan 1 kementerian pun akan berubah fungsinya. <br /> <br />Otoritas Jasa Keuangan, OJK punya 3 kewenangan baru. Penetapan status pengawasan dan kewenangan pada tiap tahapan status bank. <br /> <br />Kedua, jika ada bank yang mengalami masalah yang dianggap membahayakan, OJK boleh melakukan tindakan. <br /> <br />Ketiga, pengawasan sektor terintegrasi, termasuk konglomerasi keuangan. Nantinya ketua dewan komisioner ojk menetapkan keputusan akhir bila tak tercapai kata mufakat di musyawarah. <br /> <br />Sementara LPS, peranan di permasalahan perbankan akan makin besar, baik dari likuiditas maupun solvabilitas. Di likuiditas LPS bisa memberi pinjaman likuiditas jangka pendek atau syariah. <br /> <br />Sementara dari solvabilitas akan berubah wewenang dari yang tadinya loss minimizer jadi risk minimizer. Artinya, lps semakin kuat jadi otoritas resolusi. <br /> <br />Kementerian Keuangan juga dapet penambahan wewenang yang tadinya menteri keuangan adalah koordinator komite stabilitas sektor keuangan, KSSK kini jadi ketua KSSK. <br /> <br />Artinya menteri keuangan bisa mengambil keputusan, kalau rapat KSSK tak mencapai kata mufakat. <br /> <br />Dengan bertambahnya wewenang, buka berarti bisa sewenang-wenang. Ada pembentukan lembaga baru yaitu dewan pengawas. <br /> <br />Dewan ini bertugas mengawasi tugas OJK dan BI. <br /> <br />
